Kemerdekaan yang Berkelanjutan
Kemerdekaan yang Berkelanjutan
Satu Dunia, 18 Agustus 2010
SatuDunia, Jakarta- Di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-65 ini kita patut merenungi nasib bangsa yang tergambar lewat pembangunan. Arti kemerdekaan bagi rakyat negeri ini akan lebih terasa jika pembanguan berkelanjutan dilaksanakan dengan seksama oleh pemerintah.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Sayangnya pembangunan ekonomi yang kita nikmati sekarang harus dibayar dengan penurunan kualitas lingkungan hidup. Sumber daya alam yang dipakai untuk produksi dan konsumsi tidak hanya menghasilkan produk saja melainkan membawa berbagai macam polusi dan sampah.
Lantas, apakah sekarang pembangunan berkelanjutan sudah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kebutuhan untuk generasi mendatang? Hal ini masih diragukan. Pembangunan dengan perspektif jangka panjang memang sangat diperlukan mengingat pemerintah kerap lalai melindungi sumber daya alam yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak dari kuasa modal. Lalai, karena kencangnya industrialisasi yang katanya dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi tidak diredam. Analisa dampak lingkungan (Amdal) hanya menjadi legalitas formal yang nyatanya tidak dipedulikan.
Hutan di tiap pulau negeri ini kerap diobral oleh pemerintah tanpa ada toleransi mengenai pemanfaatan berkelanjutan. Dua puluh tahun lagi apa yang akan tersisa dari hutan kita kalau angka deforestasi Indonesia tiap tahun terus meningkat. Sedih sekali bila keanekaragaman hayati di jutaan hektare hutan tropis dari Sabang sampai Merauke tidak akan mampu dinikmati oleh anak cucu kita secara lengkap. Deforestasi membunuh habitat orang utan dan harimau Sumatra. Limbah tailing, meracuni taman koral dan ikan-ikan.
Hal di atas bisa saja menjadi kenyataan. Menurut data State of the World’s Forests 2007 yang dikeluarkan FAO, angka deforestasi Indonesia pada 2000-2005 1,8 juta hektar/tahun. Kesimpulannya, laju deforestasi yang cukup besar yaitu 2% per tahun. Angka ini lebih tinggi dari Brazil yang memiliki angka deforestasi hanya 0,6% per tahun.
Berbagai strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memang sudah diterapkan di Indonesia. Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang diagendakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah pedoman pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia sudah melakukan penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk dapat menghitung besarnya pengikisan sumber daya alam, banyaknya sumber daya alam yang tersedia, dan seberapa besar pengeluaran untuk melindungi lingkungan.
Namun, bersebarangan dengan strategi pemerintah yang di atas kertas memang mencantumkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembangunan. Organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan lingkungan hidup menemukan banyak kegiatan pemerintah di lapangan yang mengeruk sumber daya alam negara demi kepentingan korporasi bukan rakyat.
Temuan Walhi di lapangan menyebutkan angka deforestasi hutan saat ini, tidak kurang dari 2 juta hektar per tahun. Sementara, hutan tersisa 39,9 juta hektar. Pelepasan izin-izin konservasi areal hutan menjadi kawasan tambang, HPH, investasi skala besar, serta perkebunan kelapa sawit adalah salah satu pangkal soal utamanya. Akibatnya, terdapat 10,1 juta hektar tanah milik petani dan masyarakat adat dirampas untuk kepentingan modal besar. Seperti yang pernah disampaikan Berry Nahdian Furqon, Direktur Eksekutif Nasional WALHI dalam suatu kesempatan, Indonesia saat ini berada dalam krisis ekologi.
Bila kita mau menengok kembali ke tahun 2006. Kasus lumpur Lapindo dapat terjadi karena negara nyatanya tidak menjalankan pembangunan berkelanjutan. Negara tunduk pada kuasa modal dan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Ditambah, kerusakan lingkungan dan sosial-budaya yang parah di sekitar semburan lumpur membahayakan kemampuan generasi warga Porong yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanian mati, tambak hanyut oleh lumpur, usaha rakyat gulung tikar. Terbukti jauh dari konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65 ini harus dicermati dengan baik oleh pemimpin negara saat ini. Sudahkah pemerintah mengamankan kemerdekaan generasi yang akan datang. Apakah masih ada yang tersisa untuk mereka apabila pola pembangunan negeri ini tidak dalam kebijakan yang berkelanjutan? Semoga sumber daya alam masih akan tersedia untuk dinikmati anak cucu negeri ini bahkan untuk 65 tahun lagi. Salam kemerdekaan yang berkelanjutan.
