Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria: Tahun 2011 “TAHUN PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN TERHADAP RAKYAT”
SatuDunia, Jakarta. Selain konflik, tahun 2011 juga diwarnai dengan sejumlah kebijakan yang terus-menerus meminggirkan masyarakat dari kawasan hidup mereka secara sistematis, yang berpotensi meletupkan kembali konflik agraria yang tak berujung di banyak wilayah***
Tahun 2011, diakhiri dengan berita memilukan tentang pembantaian petani di Mesuji Lampung, dan Mesuji Sumatera Selatan yang mengoyak nurani kemanusiaan kita. Bahkan, konflik pertanahan ini telah membuat tiga lembaga: DPR-RI, Komnas HAM dan Presiden membentuk Tim Pencari Fakta. Terakhir di Bima Nusa Tenggara Barat, kembali mengguratkan wajah buruk masalah agraria di Indonesia.
Selain konflik, tahun 2011 juga diwarnai dengan sejumlah kebijakan yang terus-menerus meminggirkan masyarakat dari kawasan hidup mereka secara sistematis, yang berpotensi meletupkan kembali konflik agraria yang tak berujung di banyak wilayah.
Agraria (bumi, air dan kekayaan alam) dikelola oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah tujuan nasional dari Hak Menguasai Negara (HMN) yang ditulis secara jelas dalam konstitusi, namun dalam prakteknya telah dilupakan bahkan diselewengkan.
Sebab, tafsir dikelola tersebut telah membuat Negara mendelegasikan wewenang tersebut kepada pemerintah yang terbagi-bagi dalam berbagai sektor agraria (pertanahan, kehutanan, perkerbunan, pertambangan dan kelautan-pesisir) yang kesemuanya diatur sendiri-sendiri secara tumpang tindih. Kenyataan ini semakin diperparah oleh tata pemerintahan yang buruk dan diisi dengan para birokrat pemburu rente.
Berikut Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria
| Lampiran | Ukuran |
|---|---|
| Laporan-Akhir-Tahun-KPA-Tahun-2011_Release-27-Desember-2011.pdf | 457.42 KB |
