Pidato SBY tak Menawarkan Solusi Persoalan TKI di Malaysia
Satudunia, Kuala Lumpur. Pidato Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mabes TNI terkait memanasnya hubungan RI-Malaysia dinilai tak menukik pada inti masalah dan tidak menawarkan solusi, terutama isu-isu yang terkait masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.
Menurut Koalisi Migrant Care, KontraS, INFID, dan Rieke Dyah Pitaloka, SBY tidak menyinggung substansi dasar hubungan kerjasama Indonesia -Malaysia, yaitu penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak secara tegas memperlihatkan keberpihakan terhadap nasib rakyatnya, terutama para TKI yang sedang menghadapi persoalan hukum.
Semestinya SBY meminta ketegasan pemerintah Malaysia untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kekerasan terhadap WNI. Contohnya adalah lambannya proses hukum dalam kasus salah tembak terhadap tiga TKI yang dituduh ‘Geng Gondol', kasus vonis bebas terhadap majikan Kurniasih yang melakukan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian, dan melupakan proses hukum terhadap kasus Ceriyati.
Dalam pidatonya juga, SBY tidak menyinggung sedikitpun mengenai vonis mati terhadap 3 WNI dan ratusan lainnya yang terancam hukuman mati, padahal persoalan ini telah berulang kali menjadi agenda dalam rapat kerja SBY dengan jajaran pemerintahannya.
SBY hanya melihat kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia dari sisi wilayah, tapi melupakan aspek terpenting dari kedaulatan dan martabat bangsa, yaitu nasib dan nyawa rakyatnya
Klaim keberhasilan SBY tentang diplomasi perlindungan untuk TKI jauh dari kenyataan yang sebenarnya. LoI (letter of intent) yang merupakan hasil kunjungan SBY bulan Mei yang lalu ternyata hanya pepesan kosong. Sampai saat ini belum ada keputusan final tentang amandemen MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepakatan yang bermanfaat bagi perlindungan pembantu rumah tangga (PRT) migran Indonesia di Malaysia.
“Pidato SBY tentang hubungan Indonesia-Malaysia menimbulkan rasa kecewa bagi WNI di Malaysia termasuk buruh migran Indonesia,” tegas Koalisi tersebut.
