Strategi Pemerintah untuk Moratorium Hutan Belum Jelas
Strategi Pemerintah untuk Moratorium Hutan Belum Jelas
SatuDunia,
Jakarta, 5 Agustus 2010
SatuDunia, Jakarta- Persetujuan moratorium hutan dengan skema REDD+ perlu dikaji lintas sektor agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Penyelamatan lingkungan juga perlu melihat aspek perekonomian, dan kepentingan sosial masyarakat adat di sekitar hutan.
**
Penandatangan Letter of Intent (LoI) untuk moratorium hutan dengan skema pengurangan emisi dan penghentian deforestasi (REDD+) menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah saat ini. Dua tahun masa moratorium dan dana hibah 2 juta dolar perlu dikaji untuk melihat efek domino yang akan dihasilkan terkait dengan perekonomian, lingkungan, dan kebutuhan sosial masayarakat adat di sekitar hutan.
Persetujuan REDD antara Indonesia dan Norwegia membuat tekanan yang besar pada Departemen Kehutanan saat ini. Di satu sisi, lembaga ini ditekan oleh industri sawit yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan hutan untuk industri. Ditambah dengan dorongan dari beberapa pihak bahwa industri minyak sawit berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, banyak juga publik dalam negeri, terutama aktivis lingkungan dan masyarakat internasional yang menekan untuk melakukan moratorium dan pembatasan penggunaan hutan bagi industri. Hal ini mengingat hutan Indonesia masuk dalam urutan ketiga deforestasi tercepat di dunia.
Beberapa pihak malah mengkritik kebijakan Presiden SBY dalam menangani masalah ini. Minimnya informasi dan keterlibatan publik menjadi salah satu keprihatinan masyarakat sipil. Padahal, masalah ,oratorium hutan sangat erat sekali dengan kehidupan masayarakat adat yang rentan di sekitar hutan.
Teguh Surya, Manajer Kampanye Walhi menganggap publik harus mulai memperhatikan manuver Presiden SBY dalam persoalan dana perubahan iklim. Komitmen penurunan emisi sebesar 26% pada 2020 dan 41% pada tahun 2040 sepertinya tidak berkonsekuensi langsung kepada presiden saat ini karena masa jabatannya akan berakhir pada 2014.
Seperti yang tertulis di Bisnis Indonesia, 31 Mei 2010, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi menegaskan, Presiden Yudhoyono semestinya memiliki konsep yang jelas terhadap moratorium. Hasil studi Greenomics menunjukkan, Indonesia membutuhkan US$7,5 miliar untuk menerapkan moratorium selektif terhadap 1,48 juta hektar kawasan hutan. Kalkulasi ini berdasarkan nilai pemanfaatan kawasan hutan dengan efek domino terhadap perekonomian nasional. "Kalau pemerintah mendapatkan US$1 miliar untuk moratorium 2 tahun adalah suatu kecerobohan yang fatal," ujarnya.
Mulanya, REDD diusulkan oleh negara-negara berkembang, yaitu Papua Nugini dan Kosta Rika, dalam konferensi pihak (COP) 11 2005 di Montreal, Kanada. Konsep ini kemudian berkembang sampai tahun lalu COP di Copenhagen dan berubah menjadi skema REDD plus.
Apabila menilik dari kondisi saat ini. Perlu kita pertanyakan kembali. Apakah skema REDD akan menjamin tingkat penurunan deforestasi. Seharusnya pemerintah dan Dewan Perubahan Iklim (DNPI) mulai melakukan kajian lintas sektor untuk mengatasi efek perubahan iklim. Hutan Indonesia tidak mungkin diselamatkan hanya dengan REDD. Perlu ada strategi besar jangka panjang untuk memerangi tingginya deforestasi.
Namun, tidak dipungkiri bahwa Indonesia membutuhkan dana tidak sedikit untuk merehabilitasi hutannya. Dana hibah dari negara maju tentu saja akan sangat berguna untuk konversi hutan yang sudah rusak.
Banyak yang akan dirugikan dengan skema REDD di Indonesia. Salah satunya adalah industri sawit dan perkebunan untuk bubur kertas. Perekonomian negara dapat juga dipengaruhi oleh gejolak turunnya produksi minyak sawit. Industri kelapa sawit harus menunjukkan komitmen mereka terhadap ekonomi jangka panjang Indonesia. Sekarang, sudah saatnya industri ini tidak hanya berpikir tentang perluasan lahan, tetapi juga intensifikasi.
REDD sendiri tidak menjamin tingkat penurunan deforestasi. Indonesia membutuhkan strategi besar jangka panjang untuk memerangi tingginya tingkat deforestasi, dimana REDD dapat menjadi bagian dari strategi itu. Penurunan laju deforestasi akan menjadi suatu investasi pada perekonomian jangka panjang, lingkungan, dan aspek sosial di Indonesia.
